Sunday , 24 July 2016

Kost Daerah Dewi Sartika Cililitan

Dampak Otonomi Khusus Di Sektor

Dampak Otonomi Khusus di Sektor Kehutanan Papua Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dalam Pengusahaan Hutan di Kabupaten Manokwari Max J. Tokede

Read More »

KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. Dr. John Suprihanto, MIM. Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM. 2. DEFINISI PERENCANAAN. A continuous process which involves

Read More »

Prof H Syahruddin SE MA

Prof. H. Syahruddin, SE. MA. Werry Darta Taifur, SE. MA. Faculty of Economics Pusat Studi Kependudukan, Universitas Andalas PERANAN DPRD UNTUK MENCAPAI TUJUAN ...

Read More »

OTONOMI KHUSUS PAPUA Hmibecak Files

TUGAS PRESENTASI OTONOMI KHUSUS PAPUA Disusun untuk melengkapi Tugas Hukum Pemerintah Daerah (Pemda) kelas C DI SUSUN OLEH : ANUNG RAZAINI F. ( E.0005098 )

Read More »

Opsi Sanitasi Yang Terjangkau Untuk

Opsi Sanitasi Yang Terjangkau Untuk Daerah Spesifik Buku Penuntun The Water and Sanitation Program is a multi-donor partnership administered by the World Bank to ...

Read More »

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Ekowinarto Files

Bab - 2 Pelaksanaan Otonomi Daerah 39 A. OTONOMI DAERAH 1. Hakikat Otonomi Daerah Indonesia adalah negara ke-satuan yang berbentuk republik yang

Read More »

MAKALAH Argama Files Wordpress Com

daerah dan/atay kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sementara itu, tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa ...

Read More »

Kompleksitas Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di

Kompleksitas Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Era Otonomi Daerah Studi Kasus di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat Universitas Tanjungpura dan Konservasi Borneo

Read More »

Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan

Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan Aplikasi Bidang Lingkungan : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Panduan Fasilitator Local Governance Support Program

Read More »

BERITA DAERAH KOTA BOGOR K4

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 3 Seri E); 332 23.

Read More »